banner 728x250

PC PMII LOMBOK TENGAH DESAK DPMD SEGERA SELESAIKAN SENGKETA PILKADES, DEMI KEUTUHAN MASYARAKAT

LOMBOK TENGAH – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Tengah mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.

Ketua II PC PMII Lombok Tengah, Lalu Nikmal Wakil, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Pilkades tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Menurutnya, pemerintah daerah melalui DPMD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap persoalan demokrasi di tingkat desa diselesaikan secara adil, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pilkades merupakan ruang demokrasi masyarakat desa yang seharusnya memperkuat persatuan, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Kami mendesak DPMD Lombok Tengah untuk segera mengambil langkah nyata dan memberikan kepastian penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian akibat lambannya penanganan,” tegas Nikmal Wakil.

Ia menilai, sengketa Pilkades yang tidak ditangani secara serius berpotensi memperpanjang ketegangan sosial, memunculkan polarisasi di tengah masyarakat, serta mengganggu keharmonisan kehidupan desa.

PC PMII Lombok Tengah menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pendekatan administratif. DPMD harus menunjukkan tanggung jawab kelembagaan melalui proses penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Setiap laporan dan keberatan masyarakat harus diperlakukan secara serius. Tidak boleh ada diskriminasi maupun keberpihakan terhadap kelompok atau individu tertentu. Kepastian hukum dan keadilan harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan,” lanjutnya.

Atas persoalan tersebut, PC PMII Lombok Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan:

  1. Mendesak DPMD Kabupaten Lombok Tengah segera menuntaskan seluruh persoalan sengketa Pilkades sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
  2. Meminta DPMD bersikap transparan, objektif, dan tidak diskriminatif dalam menindaklanjuti laporan maupun keberatan masyarakat.
  3. Mendorong pemerintah daerah membuka ruang dialog dan mediasi yang konstruktif bagi seluruh pihak yang bersengketa.
  4. Memastikan setiap proses penyelesaian mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.
  5. Mengutamakan keutuhan, keamanan, dan keharmonisan masyarakat Lombok Tengah di atas kepentingan kelompok maupun individu.

Nikmal Wakil juga mengingatkan bahwa kewenangan pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Karena itu, penyelesaian sengketa Pilkades harus menjadi prioritas agar tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.

“Jangan sampai demokrasi yang seharusnya menjadi ruang persatuan justru berubah menjadi sumber perpecahan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan membiarkan persoalan menggantung. Kami ingin penyelesaian yang adil, transparan, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat kembali tenang dan persaudaraan tetap terjaga,” ujarnya.

PC PMII Lombok Tengah menegaskan bahwa desakan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas demokrasi desa, tegaknya keadilan, serta stabilitas sosial di Kabupaten Lombok Tengah.

Demokrasi harus menghadirkan keadilan, bukan perpecahan. Sengketa harus diselesaikan, persaudaraan masyarakat harus tetap dipertahankan pungkasnya.