Ketua KNPI Kota Mataram, Lalu Renggi Hasabana Saputra, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap FD Entertainment. Dugaan persoalan perizinan minuman beralkohol, keamanan pengunjung, serta potensi TPPO dan narkotika diminta tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas.
MATARAM – FD Entertainment atau FD Club di kawasan Selagalas, Kota Mataram, kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan yang pernah diberitakan, mulai dari polemik perizinan minuman beralkohol, penertiban oleh aparat, hingga insiden perkelahian yang disebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 02.00 WITA, menimbulkan pertanyaan serius mengenai keamanan pelanggan dan konsistensi pengawasan pemerintah.
Ketua KNPI Kota Mataram, Lalu Renggi Hasabana Saputra, menilai persoalan tempat hiburan malam tidak boleh hanya dilihat dari aspek bisnis dan aktivitas ekonomi. Keselamatan pengunjung, kepatuhan terhadap perizinan, serta perlindungan terhadap potensi tindak pidana harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, pemerintah dan aparat terkait perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha hiburan malam berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
PERKELAHIAN DINI HARI, KEAMANAN PENGUNJUNG DIPERTANYAKAN
Informasi mengenai perkelahian di FD Club pada Selasa sekitar pukul 02.00 WITA kembali menyoroti aspek keamanan tempat hiburan tersebut.
Apabila insiden serupa berulang, kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengamanan, pengawasan pengunjung, dan prosedur penanganan konflik di lingkungan tempat hiburan.
Pelanggan yang datang untuk menikmati hiburan seharusnya memperoleh rasa aman dan kenyamanan. Jangan sampai masyarakat justru menghadapi keresahan akibat persoalan keamanan di tempat yang mereka kunjungi.
KNPI Kota Mataram mendorong aparat kepolisian dan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap kronologi kejadian, termasuk mengevaluasi langkah pengamanan yang diterapkan pengelola.
POLEMIK IZIN MINUMAN BERALKOHOL KEMBALI MENCuat
Persoalan perizinan FD Entertainment bukan kali pertama menjadi perhatian publik.
Pada Agustus 2025, pemberitaan Siarpost menyoroti dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dan menyebut adanya SP1 dari Satpol PP Kota Mataram.
Kemudian, pada Oktober 2025, Inside Lombok memberitakan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol oleh Polresta Mataram dalam operasi cipta kondisi di FD Entertainment.
Sorotan kembali muncul pada Januari 2026. Warta Lombok melaporkan bahwa izin penjualan minuman beralkohol FD Entertainment disebut masih dalam proses, sementara tempat usaha tersebut tetap beroperasi.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena penjualan minuman beralkohol golongan B dan C, termasuk minuman dengan kadar alkohol di atas 20 persen, harus memenuhi ketentuan perizinan dan pengawasan yang berlaku.
KNPI Kota Mataram mendesak DPMPTSP dan Satpol PP membuka informasi mengenai status izin penjualan minuman beralkohol FD Entertainment, termasuk jenis dan golongan minuman yang diperbolehkan untuk diperdagangkan.
Pertanyaan publiknya sederhana: apakah seluruh aktivitas penjualan minuman beralkohol di FD Entertainment telah sesuai dengan izin yang dimiliki?
Pemerintah perlu menjawabnya melalui dokumen dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar pernyataan normatif.
DUGAAN TPPO HARUS DIPERIKSA, BUKAN DIABAIKAN
Selain persoalan perizinan, KNPI Kota Mataram meminta aparat berwenang memberikan perhatian terhadap potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di lingkungan tempat hiburan malam.
Pemeriksaan terhadap potensi TPPO harus dilakukan secara profesional, terutama untuk memastikan tidak ada pekerja yang mengalami eksploitasi, pemaksaan, atau praktik kerja yang melanggar hukum.
Namun, pemeriksaan tersebut harus berdasarkan indikator dan bukti yang jelas. Tidak boleh ada pihak yang langsung dinyatakan terlibat TPPO tanpa hasil penyelidikan dan pembuktian yang sah.
Aparat kepolisian, khususnya unit yang menangani TPPO, didorong melakukan evaluasi apabila terdapat informasi atau laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
DUGAAN NARKOTIKA JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN
KNPI Kota Mataram turut mendorong aparat melakukan pemeriksaan apabila terdapat informasi mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan FD Entertainment.
Pemeriksaan harus diarahkan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah pengelola telah menjalankan kewajiban menjaga ketertiban di lingkungan usahanya.
Dugaan peredaran narkotika tidak boleh dibiarkan menjadi rumor. Jika terdapat bukti atau laporan yang dapat ditindaklanjuti, aparat harus melakukan penyelidikan sesuai prosedur hukum.
PEMERINTAH JANGAN HANYA MEMBERIKAN TEGURAN
Rangkaian persoalan yang pernah diberitakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan pemerintah terhadap tempat hiburan malam di Kota Mataram.
KNPI Kota Mataram mendesak Pemkot Mataram, DPMPTSP, Satpol PP, dan Polresta Mataram untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap FD Entertainment.
Evaluasi harus mencakup:
- Kesesuaian izin usaha dengan kegiatan operasional.
- Legalitas penjualan minuman beralkohol berdasarkan golongan dan kadar alkohol.
- Tindak lanjut terhadap surat peringatan dan hasil penertiban sebelumnya.
- Sistem pengamanan pelanggan dan penanganan perkelahian.
- Pemeriksaan terhadap informasi dugaan TPPO dan narkotika berdasarkan bukti.
- Konsistensi penegakan aturan terhadap seluruh tempat hiburan malam.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dan aparat diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KNPI: KEAMANAN DAN KEPATUHAN HUKUM HARUS MENJADI PRIORITAS
Lalu Renggi Hasabana Saputra menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pengawasan tempat hiburan malam.
KNPI Kota Mataram mendorong pemerintah agar tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang berulang dan meminta seluruh instansi terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pengawasan FD Entertainment.
“Keamanan pelanggan, kepatuhan terhadap perizinan, dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas. Apabila ditemukan pelanggaran, jangan berhenti pada teguran, tetapi tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum,” demikian pokok sikap yang perlu ditegaskan dalam pernyataan resmi KNPI Kota Mataram.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang satu tempat hiburan, melainkan tentang bagaimana pemerintah memastikan aturan berlaku secara konsisten dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang semestinya.
FD Entertainment perlu memberikan klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik. Sementara pemerintah dan aparat dituntut membuktikan bahwa pengawasan dilakukan secara serius, transparan, dan tidak tebang pilih.















