Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal yang menyewa 72 unit mobil listrik dengan nilai anggaran mencapai Rp14 miliar per tahun menuai pertanyaan serius dari publik.
Ketua Biro HAM dan Advokasi Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat, Lalu Zuiardi, menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan prioritas pembangunan di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan di NTB.
“Kebijakan ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan dinas, tetapi menyangkut cara pemerintah menentukan prioritas. Ketika miliaran rupiah dialokasikan untuk kenyamanan kendaraan pejabat, sementara rakyat masih berjibaku dengan jalan rusak, publik berhak mempertanyakan logika kebijakan ini,” tegas Zuiardi.
Rasio Sewa Hampir Setara Harga Beli
Dari data yang beredar, anggaran Rp14 miliar untuk 72 unit mobil listrik berarti sekitar Rp194,4 juta per unit per tahun.
Padahal harga pasar mobil listrik tipe compact buatan Tiongkok berada pada kisaran Rp200–240 juta per unit dalam kondisi baru.
Artinya, biaya sewa selama satu tahun hampir setara dengan harga pembelian kendaraan baru.
Dalam prinsip manajemen aset pemerintahan, menyewa barang dengan nilai mendekati harga beli dalam satu tahun adalah keputusan yang sulit diterima secara rasional. Pemerintah membayar hampir setara harga beli, tetapi tidak memiliki aset apa pun setelah masa sewa berakhir.
“Kalau ini disebut efisiensi, publik justru melihatnya sebagai anomali kebijakan,” ujar Zuiardi.
Klaim Penghematan Dipertanyakan
Pemerintah Provinsi NTB disebut membandingkan biaya operasional 3.037 kendaraan dinas lama yang mencapai Rp19 miliar per tahun dengan pengadaan 72 unit mobil listrik.
Namun menurut Zuiardi, perbandingan tersebut tidak proporsional.
72 unit kendaraan hanya sekitar 2,3 persen dari total kendaraan dinas yang ada.
Secara rata-rata, biaya pemeliharaan 72 kendaraan konvensional diperkirakan sekitar Rp1,8 miliar per tahun. Tetapi untuk menggantikan biaya tersebut, pemerintah justru mengeluarkan Rp14 miliar.
Artinya terdapat potensi pembengkakan anggaran sekitar Rp12,2 miliar.
“Perbandingan yang tidak apple-to-apple seperti ini berpotensi menyesatkan publik. Narasi efisiensi harus dibangun di atas perhitungan yang setara dan transparan,” jelasnya.
Ketika Mobil Pejabat Lebih Diprioritaskan daripada Jalan Rakyat
Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan banyak jalan provinsi di NTB yang masih rusak parah.
Di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, misalnya, masyarakat bahkan harus patungan memperbaiki jalan provinsi yang rusak sepanjang puluhan kilometer karena belum tersentuh perbaikan maksimal dari pemerintah.
Padahal jika dihitung secara sederhana, anggaran yang sama bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas.
Biaya sewa satu unit mobil listrik sekitar Rp194,4 juta per tahun setara dengan sekitar 1.500 sak semen atau material pembangunan jalan dalam jumlah besar.
Sementara Rp14 miliar total anggaran sewa diperkirakan dapat membiayai sekitar 4–5 kilometer pengaspalan hotmix jalan kelas provinsi.
“Satu kebijakan bisa memperhalus kenyamanan mobil pejabat. Tetapi anggaran yang sama bisa mengakhiri penderitaan ribuan warga yang setiap hari harus melintasi jalan rusak demi bekerja, sekolah, dan berobat,” kata Zuiardi.
NTB Mendunia atau Rakyat Terlupakan?
Narasi “NTB Mendunia” memang sering digaungkan sebagai simbol kemajuan daerah. Modernisasi kendaraan dinas berbasis listrik juga dapat dipahami sebagai bagian dari transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Namun menurut Koalisi Pemuda NTB, pembangunan tidak boleh berhenti pada simbol modernitas.
Pembangunan sejati harus diukur dari hal-hal mendasar yang langsung dirasakan rakyat, seperti:
jalan provinsi yang layak dan tidak berlubang
distribusi hasil pertanian yang lancar
akses pendidikan yang tidak terhambat
mobilitas pasien menuju layanan kesehatan yang aman
“Apa gunanya mobil listrik yang ramah lingkungan jika rakyat masih harus berjibaku dengan jalan rusak yang merusak ekonomi mereka setiap hari?” ujarnya.
Publik Berhak Mendapat Jawaban
Koalisi Pemuda NTB menilai ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka oleh pemerintah:
Mengapa kendaraan tidak dibeli agar menjadi aset daerah?
Mengapa anggaran tersebut tidak dialihkan ke infrastruktur prioritas seperti jalan provinsi yang rusak?
Mengapa perbandingan biaya tidak dilakukan secara proporsional dan transparan?
Apakah telah dilakukan kajian kebutuhan dan analisis cost-benefit secara terbuka kepada publik?
Menurut Zuiardi, transparansi tidak cukup hanya melalui konferensi pers.
Transparansi harus membuka secara utuh logika kebijakan agar masyarakat dapat menilai apakah keputusan tersebut benar-benar rasional atau sekadar proyek pencitraan.
“Rakyat NTB tidak membutuhkan simbol kemajuan yang elitis. Rakyat membutuhkan jalan yang bisa dilewati dengan aman, ekonomi yang tidak terhambat, dan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Zuiardi.
Ia menambahkan bahwa modernisasi pemerintahan tidak boleh menjauh dari realitas rakyat.
“Gaya pejabat boleh saja elit. Tetapi jangan sampai jalan rakyat justru semakin sulit,” pungkasnya.
