Mataram, NTB – Jum’at 26 Juni 2026 – Perhimpunan Pemuda Sasak (PPS) menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya dugaan kasus pengoplosan beras yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Aksi tersebut merupakan respons atas mencuatnya sejumlah dugaan praktik pengoplosan beras yang dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pangan di daerah.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan Direksi Perum Bulog Pusat agar mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan yang berkembang.
Koordinator Umum Aksi, Renggo Wawan, dalam orasinya menegaskan bahwa kehadiran massa aksi bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami hadir bukan karena kebencian, bukan karena kepentingan politik, tetapi karena keadilan untuk rakyat. Ketika beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat diduga dioplos demi keuntungan segelintir pihak, maka yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi juga petani, pedagang yang jujur, dan masyarakat luas. Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini secara objektif tanpa tebang pilih,” tegas Renggo Wawan di hadapan peserta aksi.
Menurut Pemuda Sasak, munculnya lebih dari satu kasus dugaan pengoplosan beras dalam kurun waktu yang berdekatan menjadi alasan kuat bagi publik untuk mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan di lingkungan Bulog NTB.
Sementara itu, Koordinator Lapangan I, Rio, menyampaikan bahwa jabatan publik tidak hanya membawa kewenangan, tetapi juga tanggung jawab atas sistem yang dipimpin.
“Kami tidak datang untuk memvonis siapa pun karena itu adalah kewenangan aparat penegak hukum. Namun kami menuntut adanya pertanggungjawaban moral dan kelembagaan. Ketika kepercayaan publik terhadap Bulog NTB terguncang akibat dugaan kasus yang terus bermunculan, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan yang ada,” ujarnya.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan II, Lalu Dodi Prayuda, menilai bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan pangan.
“Beras bukan sekadar komoditas. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat, makanan anak-anak bangsa, dan simbol ketahanan pangan negara. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kepentingan rakyat. Oleh karena itu kami mendesak adanya tindakan nyata demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bulog,”katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyayangkan tidak hadirnya Kepala Bulog Wilayah NTB untuk menemui peserta aksi maupun menerima langsung aspirasi yang disampaikan. Sikap tersebut dinilai semakin memperkuat kekecewaan masyarakat terhadap respons institusi atas persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Melalui aksi tersebut, Perhimpunan Pemuda Sasak menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
- Mendesak Kepala Bulog NTB untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas dugaan kegagalan dalam pengawasan dan pengelolaan Bulog NTB.
- Mendesak Aparat Penegak Hukum melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap jajaran direksi maupun pejabat Bulog NTB guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi.
- Mendesak Direksi Perum Bulog Pusat untuk mengevaluasi dan memberhentikan Kepala Bulog Wilayah NTB apabila terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Pemuda Sasak menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang meminta adanya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Organisasi tersebut juga menyatakan akan terus mengawal proses penanganan dugaan kasus pengoplosan beras hingga seluruh fakta terungkap sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Ketika pangan rakyat dipermainkan, maka diam adalah pengkhianatan. Kami memilih bersuara agar keadilan ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat dipulihkan,” tutup pernyataan PPS dalam aksi tersebut.
Di penghujung aksi, massa berharap Kepala Bulog Wilayah NTB bersedia menemui para peserta aksi untuk menerima langsung aspirasi yang disampaikan. Namun hingga seluruh rangkaian aksi berakhir, Kepala Bulog NTB tidak hadir dan enggan menemui massa aksi. Sikap tersebut disayangkan oleh Perhimpunan Pemuda Sasak karena dinilai mengabaikan ruang dialog dengan masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Koordinator Umum Aksi, Renggo Wawan, menegaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan Bulog NTB semakin memperkuat tuntutan agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di lingkungan Bulog NTB.
“Kami datang dengan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara langsung. Namun sangat kami sesalkan, Kepala Bulog NTB memilih tidak menemui massa aksi. Seorang pemimpin seharusnya memiliki keberanian untuk mendengar suara rakyat, terlebih ketika lembaga yang dipimpinnya sedang menjadi sorotan publik. Sikap ini semakin menguatkan tuntutan kami agar Direksi Perum Bulog Pusat segera melakukan evaluasi dan mencopot Kepala Bulog NTB demi menjaga integritas lembaga serta memulihkan kepercayaan masyarakat,” tegas Renggo Wawan.
Pemuda Sasak menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi dan memastikan akan terus mengawal proses penegakan hukum serta evaluasi di tubuh Bulog NTB hingga seluruh tuntutan masyarakat mendapat respons yang nyata. Organisasi itu juga menyatakan bahwa apabila aspirasi masyarakat terus diabaikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan massa yang lebih besar sebagai bentuk perjuangan menegakkan keadilan dan menjaga ketahanan pangan masyarakat NTB.
