Tolak Sekda ‘Impor’, Pasek Sasak Indonesia Desak Majelis Adat Sasak Cabut Gelar Kehormatan Menggala Bumi Pengarse Sasak Gubernur NTB
MATARAM, 5 Januari 2026 – Perhimpunan Pemuda Sasak Indonesia (PASEK SASAK INDONESIA) menyatakan sikap tegas terkait bursa pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di bawah kepemimpinan Presiden PASEK SASAK INDONESIA, Taupik Hidayat, organisasi ini menolak keras wacana penunjukan figur dari luar daerah (impor) untuk mengisi kursi birokrat tertinggi di NTB tersebut.
Taupik Hidayat menegaskan bahwa NTB memiliki segudang putra-putri daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap teritorial serta budaya lokal untuk menjabat sebagai Sekda.
“Kami meminta dengan tegas agar posisi Sekda NTB diisi oleh figur lokal yang memahami psikologi masyarakat dan dinamika daerah. Jika Gubernur tetap memaksakan mengambil figur dari luar atau ‘impor’, maka kami melihat ada degradasi kepercayaan terhadap sumber daya manusia di tanah sendiri,” ujar Taupik Hidayat dalam keterangan persnya hari ini.
Desakan Pencabutan Gelar Adat
Sebagai bentuk protes keras, PASEK SASAK INDONESIA juga melayangkan desakan kepada Majelis Adat Sasak (MAS). Mereka meminta MAS untuk bertindak tegas jika kebijakan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dianggap tidak berpihak pada marwah dan kepentingan kolektif masyarakat lokal.
“Jika Sekda yang diambil berasal dari luar daerah, maka kami mendesak Majelis Adat Sasak (MAS) untuk segera mencabut gelar kehormatan Menggala Bumi Pengarse Sasak yang telah diberikan kepada Gubernur Lalu Muhammad Iqbal,” tegas Taupik.
Menurutnya gelar adat bukan sekadar simbol seremonial, melainkan representasi dari tanggung jawab moral seorang pemimpin untuk menjaga kehormatan dan potensi masyarakat Sasak serta NTB secara umum.
“Seorang pemimpin yang menyandang gelar adat seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberdayakan potensi lokal. Memilih orang luar di saat putra daerah mampu, adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai perjuangan masyarakat adat,” tambahnya.
PASEK SASAK INDONESIA meminta Gubernur Lalu Muhammad Iqbal dapat mempertimbangkan aspek sosiologis dan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan strategis ini. Penunjukan Sekda definitif diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat birokrasi yang berbasis pada kedekatan kultural dan profesionalisme putra daerah.
“Kami akan terus mengawal isu ini hingga keputusan final diambil. Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal harga diri daerah,” tutup Taupik.



Tolak Sekda ‘Impor’, Pasek Sasak Indonesia Desak Majelis Adat Sasak Cabut Gelar Kehormatan Menggala Bumi Pengarse Sasak Gubernur NTB









