_Opini Rakyat_
*Masyarakat Mengeluh, Rakyat Bingung Mengadu ke Mana*
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan jargon “NTB MAKMUR MENDUNIA” yang terus digaungkan, ada satu pertanyaan sederhana namun mengganggu yang berulang kali terdengar dari masyarakat: kalau rakyat punya masalah, harus mengadu ke mana? Pertanyaan ini bukan retoris belaka, melainkan jeritan kegelisahan yang lahir dari realitas hari ini ketika Gedug DPRD Provinsi NTB sebagai rumah rakyat justru tertutup, bahkan secara fisik belum kembali berfungsi.
Sejak peristiwa kebakaran Gedung DPRD Provinsi NTB pasca demonstrasi pada Agustus 2024, publik masih menunggu kejelasan. Sudah berbulan-bulan berlalu, memasuki tahun baru, namun gedung wakil rakyat belum juga selesai atau difungsikan secara normal. Ironisnya, di saat masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, mengadu soal harga kebutuhan pokok, konflik agraria, pengangguran, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan lingkungan pitu rumah rakyat justru tertutup rapat.
*Lalu, rakyat harus mengadu ke mana?*
– Ke rumah masing-masing anggota dewan?
– Ke media sosial?
– Atau cukup memendam keluhan sendiri?
Lebih ironis lagi, penutupan Gedung DPRD ini seolah dinormalisasi, seakan-akan absennya ruang pengaduan publik bukan masalah serius. Padahal, DPRD bukan sekadar bangunan beton, melainkan simbol kehadiran negara di tengah rakyat. Ketika simbol itu hilang, yang runtuh bukan hanya gedung, tetapi juga kepercayaan publik.
Kritik juga patut diarahkan pada pemerintah daerah, khususnya Gubernur NTB, yang memiliki tanggung jawab moral dan administratif memastikan fungsi pemerintahan berjalan normal. Ketika masyarakat mencoba “menyasar” ke gubernur untuk menyampaikan keluhan, lagi-lagi terbentur birokrasi, protokoler, dan jarak kekuasaan yang terasa makin jauh dari rakyat kecil.
*Pembangunan Gedung DPRD Provinsi NTB patut kita pertanyakan*
– Mengapa prosesnya begitu lambat?
– Apakah ada masalah perencanaan, anggaran, atau pengawasan?
– Ataukah ketidakseriusan dalam memulihkan ruang demokrasi?
Di saat yang sama, publik juga tidak bisa menutup mata pada fakta bahwa tunjangan dan fasilitas anggota DPRD tetap berjalan normal. Gaji, tunjangan, dan berbagai hak keuangan terus diterima, sementara rakyat kehilangan akses langsung untuk menyampaikan aspirasi. Ketimpangan ini melahirkan rasa ketidakadilan yang kian tajam rakyat diminta sabar, elite tetap nyaman.
Belum lagi bayang-bayang isu dana siluman di NTB yang hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Transparansi anggaran dipertanyakan, kepercayaan publik tergerus, sementara ruang klarifikasi dan pengaduan justru tertutup secara harfiah. Situasi ini menciptakan kesan buruk bahwa negara hadir hanya saat menagih kepatuhan, namun absen saat rakyat butuh didengar.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan sekadar krisis infrastruktur, melainkan krisis demokrasi lokal. Rakyat tidak anti kritik, tidak anti dialog, namun mereka butuh ruaruang untuk bicara, mengadu, dan didengar tanpa harus berteriak di jalanan atau viral di media sosial.
Sudah saatnya pemerintah daerah dan DPRD NTB bertanggung jawab secara terbuka. Percepat penyelesaian gedung, buka kanal pengaduan yang nyata dan mudah diakses, serta hentikan sikap seolah-olah semua baik-baik saja. Karena bagi kami rakyat, ketika gedung DPRD tertutup, yang terasa bukan sepi melainkan ditinggalkan.
Dan jika rumah rakyat terus tertutup, jangan salahkan masyarakat bila bertanya dengan nada getir
di negeri ini,di Nusa Tenggara Barat ini suara rakyat sebenarnya penting… atau hanya penting saat pemilu?
oleh : Lalu Zuiardi
