besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi ujian berat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Di tengah antusiasme masyarakat, berembus kabar miring dan dugaan miring terkait adanya praktik transaksional atau “jual beli” dalam penentuan titik-titik Dapur MBG di wilayah NTB.
Menyikapi polemik ini, AGREGASI AKTIVIS NTB menyatakan sikap kritis dan menuntut investigasi menyeluruh agar program yang menggunakan anggaran negara ini tidak berujung menjadi ruang bancakan oknum-oknum tertentu.
“dengan di tersangkakan ketua BGN RI dan Wakil BGN RI terkait kasus korupsi dan jual titik dapur MBG, kami meminta APH seperti KEJATI NTB dan POLDA NTB untuk segera melakukan investigasi semua titik dapur yang ada di NTB, karena kami mencurigai banyak titik dapur yang di perjual belikan di NTB ini” Ucap lalu Renggi ( ketua agregasi aktivis NTB )
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya didesain sebagai program sosial-kemanusiaan demi mengentaskan stunting dan memperbaiki kualitas SDM. Namun, dugaan pengkondisian pemenang order, penentuan lokasi dapur yang tidak objektif, hingga indikasi “mahar” untuk menjadi penyedia komoditas pangan, mengaburkan tujuan mulia tersebut.
Ketika hak pengelolaan dapur dan suplai bahan makanan diduga dikomersialkan, maka dampak buruknya akan langsung dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat. Pengusaha atau vendor yang terbebani oleh biaya “titipan” di awal, berpotensi besar memangkas kualitas bahan makanan, menurunkan porsi gizi, atau menggunakan bahan baku di bawah standar demi menutup biaya tersebut dan mengejar keuntungan.
Demi menyelamatkan program MBG di NTB dari cengkeraman praktik koruptif, kami mendesak langkah-langkah konkret berikut:
- Investigasi Menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum: Mendesak Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB, dan pihak berwenang lainnya untuk segera turun tangan memantau, mengawasi, dan memeriksa jika ada indikasi aliran dana tidak resmi dalam penentuan titik dapur MBG.
- Buka Data Penyedia ke Publik: Meminta Badan Gizi Nasional perwakilan daerah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di NTB untuk membuka secara transparan daftar penyedia, lokasi dapur, serta mekanisme seleksi yang digunakan.
- Libatkan Pengawasan Berbasis Masyarakat: Mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua murid, guru, dan media massa di NTB untuk aktif mengawasi kualitas makanan yang didistribusikan di wilayah masing-masing.
Jangan biarkan masa depan gizi anak-anak NTB digadaikan demi keuntungan segelintir pemburu rente. Program MBG harus bersih dari hulu hingga hilir! Tutupnya.
