MATARAM – Senin 4 Mei 2026. Aksi demonstrasi yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KASTA NTB bersama Perhimpunan Pemuda Sasak di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Massa secara terang-terangan mengusir Kepala BKD NTB dari Kantornya, hal ini dilakukan demonstran sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap pengelolaan birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Aksi massa ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap carut-marutnya sistem kepegawaian yang dinilai menjauh dari semangat reformasi birokrasi. Koordinator aksi menegaskan bahwa slogan “Meritokrasi” yang kerap digaungkan oleh Gubernur NTB hanya menjadi jargon kosong tanpa implementasi nyata di lapangan.
Tiga Poin Utama Tuntutan Massa:
Pelanggaran Sistem Meritokrasi: Massa menilai banyak pengangkatan pejabat di lingkup Pemprov NTB tidak didasarkan pada kompetensi dan kapasitas (the right man on the right place), melainkan atas dasar kedekatan atau kepentingan tertentu.
Dugaan Jual Beli Jabatan: Demonstran menuntut pengusutan tuntas atas indikasi kuat adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan strategis yang diduga melibatkan oknum internal BKD.
Praktik Nepotisme: Kepala BKD NTB diduga kuat secara terang-terangan melakukan praktik nepotisme dalam menempatkan figur-figur tertentu, yang berdampak pada rusaknya tatanan karier ASN di NTB.
_”Kami tidak butuh retorika. Apa yang terjadi di dalam BKD saat ini adalah pengkhianatan terhadap profesionalisme ASN. Pengangkatan pejabat dilakukan serampangan tanpa melihat kapasitas, hanya karena faktor kedekatan dan dugaan setoran,”_ ujar salah satu pimpinan aksi dalam orasinya Lalu Wing Haris
Ketegangan di Lapangan
Suasana memanas ketika Asisten 1 Daerah mencoba menemui massa untuk memberikan klarifikasi. Namun, penjelasan yang diberikan dinilai normatif dan tidak menyentuh substansi persoalan. Massa yang terlanjur kecewa akhirnya menolak berdialog dan meminta Kepala BKD segera meninggalkan lokasi (mengusir), sembari mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk evaluasi total tidak segera dipenuhi oleh Gubernur.
KASTA NTB dan Perhimpunan Pemuda Sasak juga mendesak Gubernur NTB untuk segera mencopot Kepala BKD dari jabatannya guna membersihkan institusi dari praktik-praktik koruptif dan nepotisme yang merugikan daerah.
Dalam hal ini juga Presiden Perhimpunan Pemuda Sasak mendesak Gubernur NTB untuk segera mencopot Kepala BKD NTB dari jabatannya. Tuntutan ini didasari atas sikap Kepala BKD yang dinilai telah merendahkan martabat pejabat ASN.
Kekecewaan ini berakar pada pertemuan (hearing) pertama sebelumnya, di mana Kepala BKD memberikan penjelasan yang dianggap sangat tidak profesional. Alih-alih merujuk pada aturan atau regulasi kepegawaian yang berlaku, Kepala BKD justru mengutarakan alasan-alasan yang hanya bersifat asumsi pribadi.
_”Kami meminta Gubernur segera mencopot Kepala BKD. Bagaimana mungkin seorang pejabat pembina kepegawaian berbicara berdasarkan asumsi, bukan regulasi? Ini adalah bentuk pelecehan terhadap sistem hukum dan merendahkan kapasitas ASN yang seharusnya diangkat berdasarkan aturan yang sah,”_ Pungkas Presiden Perhimpunan Pemuda Sasak Taupik Hidayat.
