MATARAM – Teka-teki siapa yang akan mengisi kursi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB pasca ditinggal oleh dr. Lalu Herman Mahaputra (Dokter Jack) kian menjadi sorotan publik. Kabar yang berhembus menyebutkan bahwa calon kuat pengisi posisi strategis tersebut berasal dari manajemen RS Manambai Abdulkadir, Sumbawa.
Menanggapi isu tersebut, Nasional Politik (NasPol) NTB angkat bicara. Melalui Divisi Investigasi dan Hukum, Mujihat Nuryakin, NasPol memberikan peringatan keras sekaligus masukan konstruktif kepada Gubernur NTB agar benar-benar selektif dalam menempatkan figur pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya RSUP NTB.
Komitmen Meritokrasi dan Integritas
Mujihat menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah meritokrasi (sistem berdasarkan keahlian dan prestasi) yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Namun, ia menggarisbawahi bahwa meritokrasi tidak hanya soal kecakapan teknis, tetapi juga rekam jejak integritas yang bersih.
“Kami mendukung langkah pak Gubernur dalam menerapkan meritokrasi. Namun, pemilihan pimpinan OPD harus bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Ini krusial demi mewujudkan birokrasi yang sehat di NTB,” ujar Mujihat dalam keterangan tertulisnya, [12/1/2026].
Soroti Rekam Jejak RS Manambai
Pihak NasPol NTB menaruh perhatian khusus pada kabar rencana penarikan figur dari RS Manambai Sumbawa. Mujihat mengingatkan pemerintah provinsi untuk meninjau kembali performa manajerial di instansi asal calon tersebut, terutama terkait pengerjaan proyek-proyek strategis.
“Kita semua tahu, terdapat catatan pada pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) dan beberapa proyek strategis di RS Manambai yang diduga bermasalah. Bahkan, ada salah satu proyek yang mengalami putus kontrak. Hal-hal seperti ini tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Efek Domino Bagi Pelayanan Publik
NasPol NTB mengkhawatirkan jika figur yang memiliki rekam jejak administratif atau hukum yang kurang baik dipaksakan memimpin RSUP NTB, hal tersebut akan berdampak buruk pada performa pelayanan kesehatan provinsi ke depannya.
“Memilih figur yang pernah bermasalah dalam melaksanakan tugas hanya akan menjadi beban bagi pemerintah provinsi di masa depan. RSUP NTB adalah wajah pelayanan kesehatan kita, jangan sampai kredibilitasnya runtuh karena salah pilih nahkoda,” tambah Mujihat.
Menutup pernyataannya, NasPol NTB meminta kepada Gubernur NTB untuk melakukan track record checking secara mendalam sebelum melantik siapapun. Hal ini dilakukan guna memastikan visi pembangunan NTB yang bersih dan transparan tetap terjaga.
