MATARAM, kamis, 29 Januari 2016– Koalisi Pemuda NTB kembali Menggelar Aksi Jilid 3 untuk menyampaikan tuntutan keras terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait rentetan kasus infrastruktur yang dinilai bermasalah. Proyek-proyek strategis seperti jalan dan jembatan dituding menjadi bukti nyata kegagalan pengawasan teknis dan indikasi lemahnya profesionalisme kontraktor yang merugikan keuangan daerah serta keselamatan publik.
Dalam pernyataan sikapnya, Rasyid ( KORDUM) Aksi menyoroti tiga kasus utama yang menjadi simbol “bobroknya” pengelolaan infrastruktur di bawah naungan Dinas PUPR NTB:
1. Proyek Jalan Lenangguar – Lunyuk: Simbol Kegagalan Pengawasan
Proyek yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi masyarakat ini kini dalam kondisi mangkrak. Dinas PUPR NTB dinilai gagal dalam mengendalikan kontraktor pelaksana.
Tuntutan: Mendesak pemerintah untuk segera melakukan blacklist terhadap PT AJP dan melakukan audit teknis serta keuangan independen untuk memeriksa volume pekerjaan dan kualitas material yang digunakan.
2. Jembatan Mekar Sari: Ancaman Keselamatan Publik
Munculnya dugaan gagal konstruksi pada Jembatan Mekar Sari memicu kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan yang mengancam nyawa warga.
Tuntutan: Penghentian sementara pemanfaatan jembatan hingga adanya uji kelayakan struktur ulang oleh tim independen. Massa juga menuntut sanksi tegas bagi pejabat PUPR dan konsultan pengawas yang meloloskan pekerjaan bermasalah tersebut.
3. Jalan Tambak – Poto Tano: Kualitas Dibawah Standar
Ruas jalan ini dinilai memiliki performa buruk dengan kualitas aspal dan struktur yang meragukan, meski anggaran telah dikucurkan.
Tuntutan: Dilakukannya audit forensik konstruksi dan uji laboratorium material (aspal dan agregat) secara terbuka. Penyerahan proyek (PHO) harus ditunda hingga standar teknis terpenuhi 100%.
Reformasi Total dan Transparansi Harga Mati
Selain kasus spesifik tersebut, Dinas PUPR NTB didesak untuk menghentikan pola pembiaran terhadap proyek-proyek bermasalah. Transparansi dokumen proyek—termasuk Kontrak dan RAB—kepada publik dianggap sebagai langkah krusial untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi.
Sedangkan perwakilan dari PUPR yaitu agus ( Staf KABID BINA MARGA) menemui masa aksi “ apapun tuntutan dari kawan-kawan kita masih komunikasikan dengan pimpinan, ataupun PPK yang masih berada di lokasi proyek pengerjaan “ ujarnya.
“Proyek gagal bukan merupakan musibah, melainkan hasil dari kelalaian sistematis dan lemahnya pengawasan di lapangan. Dinas PUPR NTB tidak boleh cuci tangan dan harus bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat,” tegas Lalu Zui (Korlap Aksi)
Koalisi Pemuda menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap pejabat teknis di internal PUPR NTB dan menuntut reformasi sistem pengawasan agar keselamatan rakyat selalu ditempatkan di atas urusan
