PBJ CUCI TANGAN KAH?
SUMBAWA – Keterlambatan proyek pengerjaan jalan lintas Lenangguar-Lunyuk yang berujung pada pemberian denda kepada pihak kontraktor memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Direktur NasPol NTB, Ardiansyah, menilai langkah pemerintah yang mendesak penambahan tenaga kerja adalah solusi yang “dangkal” dan menunjukkan adanya upaya cuci tangan dari pihak Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Dalam keterangannya, Ardiansyah secara blak-blakan menyebut bahwa akar masalah proyek ini bukan pada kuantitas pekerja, melainkan pada manajemen teknis dan proses hulu dalam penunjukan pemenang tender.
Salah Diagnosa Sejak Awal
Menurut Ardiansyah, mendesak kontraktor menambah pekerja di saat kendala utamanya adalah ketersediaan alat berat merupakan langkah yang tidak masuk akal.
“Jangan asal kasih statemen. Proyek ini sejak awal sudah megap-megap karena menunggu alat. Menambah pekerja tanpa dukungan alat teknis yang memadai itu sama saja menyuruh orang menggali tanah dengan tangan kosong. Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar narasi normatif,” tegasnya.
Soroti Kredibilitas Kontraktor dan PBJ
NasPol NTB menduga kuat adanya “lubang” dalam proses lelang yang dilakukan oleh Biro PBJ. Ardiansyah mempertanyakan bagaimana PT AJP bisa memenangkan tender jika pada kenyataannya syarat-syarat teknis, terutama terkait alat krusial seperti bore pile, diduga tidak terpenuhi secara nyata sejak awal.
“Kami menduga ada syarat tender yang dilanggar namun dipaksakan lolos. PBJ jangan mencoba sembunyi di balik denda. Publik patut bertanya, mengapa kontraktor yang diduga punya rekam jejak sering gagal dalam proyek pengerjaan, bisa kembali memenangkan proyek strategis ini? Ada apa dengan sistem kurasi kita?” tanya Ardiansyah retoris.
Dugaan Kontraktor Tanpa Modal Kerja
Lebih jauh, Ardiansyah menyoroti rapuhnya kesehatan finansial pihak pelaksana. Ia mengungkapkan indikasi bahwa kontraktor tidak memiliki modal kerja yang sehat dan hanya mengandalkan uang muka serta termin pencairan dari pemerintah.
“Kondisi di lapangan menunjukkan adanya dugaan utang ratusan juta kepada pemilik alat dan material. Jika modal kerja saja tidak ada, bagaimana mau menyelesaikan proyek tepat waktu? Ini murni kesalahan PBJ dalam menunjuk pemenang. Mereka harus bertanggung jawab atas kegagalan ini, bukan justru melempar bola panas ke arah pekerja,” tutupnya.
Ardiansyah mendesak adanya evaluasi total terhadap kinerja Biro PBJ dan transparansi terhadap proses penunjukan PT AJP agar kerugian masyarakat akibat terhambatnya akses jalan ini tidak semakin berlarut-larut.
