MATARAM – Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB. Hal ini menyusul rilis data tahun 2024-2025 yang menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Bumi Gora masih tertahan di angka 1,73 persen, dengan dominasi pengguna pada usia produktif.
Sekretaris DPD I KNPI NTB, Ardiansyah, menilai BNNP NTB saat ini terlalu terjebak pada rutinitas penindakan hukum (kuratif) dan seolah melupakan pilar pencegahan (preventif) yang menyasar akar rumput, khususnya kaum muda.
“Kami melihat ada disparitas yang lebar antara masifnya peredaran narkoba dengan intensitas sosialisasi di lapangan. BNNP jangan hanya bangga dengan angka tangkapan atau jumlah barang bukti kiloan sabu, sementara di level desa dan kampus, pemuda kita dibiarkan tanpa imunitas informasi yang kuat,” tegas Ardiansyah dalam keterangannya di Mataram, Senin (19/1).
Sosialisasi yang “Formalitas”
Berdasarkan pantauan kami, program-progam sosialisasi yang dijalankan selama setahun terakhir terkesan hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif atau bersifat seremonial di hotel-hotel. Padahal, tren menunjukkan pengguna narkoba usia produktif (25–44 tahun) terus meningkat, bahkan merambah ke usia remaja.
Ardiansyah menekankan bahwa strategi “Desa Bersinar” (Bersih Narkoba) yang digadang-gadang BNNP belum menyentuh substansi pelibatan pemuda secara organik.
“Sosialisasi itu jangan hanya pasang baliho atau bagi-bagi brosur saat acara seremonial saja. Kami di KNPI melihat minimnya edukasi yang masuk ke ruang-ruang tongkrongan pemuda, komunitas hobi, hingga organisasi kepemudaan di tingkat kecamatan. Akibatnya, pemuda kita lebih dulu ‘disosialisasi’ oleh pengedar daripada oleh negara,” cetusnya.
Desak Reorientasi Anggaran dan Strategi
Lebih lanjut, KNPI NTB mendesak adanya reorientasi strategi dari BNNP NTB untuk tahun anggaran 2026. Ardiansyah meminta BNNP tidak lagi bekerja dalam “menara gading” dan harus lebih progresif menggandeng organisasi kepemudaan untuk memutus mata rantai suplai dan permintaan (supply and demand).
“Data menunjukkan ada lebih dari 64 ribu jiwa di NTB yang terpapar. Jika BNNP masih menggunakan cara-cara lama yang kaku dan minim inovasi dalam sosialisasi, maka kita hanya sedang menunggu bom waktu kehancuran generasi emas NTB,” tambah Ardiansyah.
KNPI NTB mengancam akan membawa isu ini ke forum koordinasi daerah dan nasional jika tidak ada perubahan signifikan dalam pola pendekatan BNNP terhadap kelompok usia produktif. “Kami siap bermitra, tapi kami juga siap menjadi pengkritik paling keras jika masa depan pemuda NTB terus digadai oleh kelalaian institusi yang seharusnya melindungi mereka,” pungkasnya.
