Lombok tengah-Persoalan lapangan pekerjaan di Kabupaten Lombok Tengah kian berada pada titik mengkhawatirkan. Di tengah bonus demografi dan gencarnya narasi pembangunan daerah, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: Lombok Tengah tercatat sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fakta ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lombok Tengah.
Koalisi Pemuda Lombok Tengah menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan statistik, melainkan bukti nyata gagalnya perencanaan dan eksekusi kebijakan ketenagakerjaan. Ribuan pemuda usia produktif hari ini berada dalam ketidakpastian: tidak terserap di sektor formal, minim akses pelatihan yang relevan, dan dipaksa memilih pekerjaan informal yang tidak layak atau migrasi keluar daerah bahkan ke luar negeri.
DISNAKER TIDAK BOLEH CUKUP MENJADI ADMINISTRATOR
Kami menegaskan, Disnaker Lombok Tengah tidak boleh hanya berperan sebagai pencatat angka, penyelenggara pelatihan seremonial, atau fasilitator normatif. Dalam situasi darurat ketenagakerjaan seperti saat ini, Disnaker wajib hadir sebagai institusi strategis yang aktif, progresif, dan bertanggung jawab.
Investasi, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur yang selama ini digembar-gemborkan tidak sebanding dengan tingkat serapan tenaga kerja lokal. Ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa pembangunan Lombok Tengah berjalan?
Koalisi Pemuda Lombok Tengah menilai bahwa tingginya angka pengangguran adalah kegagalan struktural, bukan kesalahan individu pencari kerja. Oleh karena itu, tanggung jawab utama berada pada pemerintah daerah, khususnya Disnaker Lombok Tengah.
Jika tuntutan ini terus diabaikan, kami menegaskan bahwa gerakan lanjutan dalam bentuk konsolidasi publik dan aksi terbuka adalah keniscayaan.
Pembangunan tanpa keadilan kerja adalah pembangunan yang timpang. Lombok Tengah tidak boleh menjadi ladang investasi tanpa masa depan bagi pemudanya sendiri.
TUNTUTAN KOALISI PEMUDA LOMBOK TENGAH
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap masa depan generasi muda, Koalisi Pemuda Lombok Tengah menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Evaluasi Total Kinerja Disnaker Lombok Tengah
Pemerintah daerah harus melakukan audit kebijakan dan program ketenagakerjaan secara terbuka dan akuntabel.
2. Reorientasi Program Pelatihan Kerja
Pelatihan harus berbasis kebutuhan pasar kerja riil, bukan sekadar formalitas anggaran dan laporan administrasi.
3. Transparansi dan Pengawasan Rekrutmen Tenaga Kerja
Praktik diskriminatif, titipan, dan tertutup dalam proses perekrutan harus dihentikan. Pemuda lokal harus menjadi prioritas.
4. Perlindungan dan Pemberdayaan Pemuda Lombok Tengah
Negara tidak boleh membiarkan pemudanya terus menjadi pengangguran terdidik atau tenaga kerja murah di tanah sendiri.
