MATARAM, 9 Februari 2026 – Gerakan Peduli Anti Narkotika (GPAN) Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menggelar konferensi pers untuk menyikapi kasus KASAT RESNARKOBA KOTA BIMA yang mengedarkan narkoba dan menyampaikan tuntutan tegas terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah NTB. Dalam agenda yang berlangsung di Kedai Ingez, Jln. Langko ini, GPAN menyoroti urgensi reformasi internal di tubuh kepolisian daerah.
Dalam konfrensi pers tersebut ketua GPAN NTB MURSIDIN menegaskan bahwa KAPOLDA NTB hari ini harus bersikap tegas dan jangan tebang pilih dalam menegakkan keadilan di wilayah hukum NTB dalam peredaran Narkoba.
“Kami tidak hanya ingin penangkapan di tingkat bawah, tapi kami mendesak agar sistem di dalam diperkuat sehingga tidak ada celah bagi mafia narkoba untuk bermain. Polda NTB harus bersih untuk bisa memberantas kotoran di luar,” ujar salah satu perwakilan pengurus dalam acara tersebut” Ucap tegas MURSIDIN.
Sedangkan ketua GPAN kota MATARAM Lalu Renggi H. S meminta secara tegas kepada KAPOLDA ntb untuk menindak tegas tempat hiburan malam yang di duga tempat sarang peradaran narkotika di wilayah NTB wabil Khusus Kota MATARAM, dan meminta KAPOLDA NTB untuk melakukan tes urine kepada seluruh KAPOLRES DAN KASAT NARKOBA SE – NTB, sebagai salah satu langkah kongkrit untuk membuktikan bahwa Institusi kepolisian bersih dari narkoba.
” Dari kejadian ini kami meminta dengan secara tegas untuk menindak tegas tempat hiburan malam, yang dimana tempat hiburan malam ini kami duga kuat tempat sarang peredaran barang haram ini, dan bisa merusak generasi bangsa dan segera lakukan tes urine kepada seluruh kapolres dan kasat narkoba se-NTB.
GPAM juga memberikan solusi untuk bagaimana aparat untuk melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam upaya preventif dan edukatif guna menekan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.
“Kami akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas, bahkan akan tetap menyuarakan sampai benar-benar semua kapolres dan kasat narkoba se-NTB di tes urine, kalau dalam waktu satu minggu tidak ada upaya dari POLDA untuk melakukan hal itu, kami akan bawa sampai pusat. Tutup rifaldi sekertaris GPAM MATARAM
