MATARAM, Selasa, 3 Maret 2026– Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali-Nusra, Rasyid, mengeluarkan pernyataan kritis terkait kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mendorong peralihan kendaraan dinas ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Di tengah tensi geopolitik global yang kian memanas, kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis yang fatal dan justru menciptakan ketergantungan baru yang berbahaya.
Rasyid menegaskan bahwa meskipun Indonesia tidak menjadi sasaran militer secara langsung, dampak sistemik dari perang global akan melumpuhkan sendi-sendi teknologi tinggi yang menjadi basis kendaraan listrik.
Empat Titik Kritis Kerapuhan Kendaraan Listrik
Dalam keterangannya, Rasyid membedah empat alasan utama mengapa kendaraan listrik bukan solusi tepat di tengah ancaman krisis global:
Lumpuhnya Rantai Pasok Digital: Kendaraan listrik sangat bergantung pada semikonduktor. “Di masa perang, blokade ekonomi akan menghentikan impor komponen elektronik. Jika satu sensor rusak, EV akan menjadi rongsokan besi karena tidak bisa diperbaiki dengan komponen lokal. Berbeda dengan kendaraan BBM yang mekanisnya bisa diakali secara manual,” ujar Rasyid.
Ketergantungan Teknologi Pengolahan Baterai: Meski Indonesia kaya akan nikel, teknologi pemurnian tingkat tinggi masih bergantung pada modal dan teknologi asing. Jika jalur logistik laut terhenti dan investasi asing ditarik akibat perang, produksi baterai nasional dipastikan mandek.
Kerentanan Perang Siber: Seluruh ekosistem EV, mulai dari manajemen baterai hingga SPKLU, sangat bergantung pada internet dan GPS. Dalam skenario Perang Dunia ke-3, serangan malware dapat melumpuhkan seluruh armada dinas Pemprov NTB secara massal tanpa perlu satu butir peluru pun mendarat di bumi Gora.
Beban Jaringan Listrik dan Potensi Konflik Sosial: Saat krisis energi melanda, pasokan listrik harus diprioritaskan untuk rumah tangga dan industri strategis. Memaksakan pengisian daya ribuan kendaraan dinas di tengah keterbatasan energi dapat memicu kecemburuan dan ketegangan sosial di masyarakat.
Kesederhanaan Adalah Kunci di Masa Darurat
Menurut PMII Bali Nusra, efisiensi teknologi tinggi yang ditawarkan EV tidak sebanding dengan risiko kehilangan mobilitas total saat terjadi keadaan darurat global. Ketergantungan pada infrastruktur terpusat dianggap sebagai kelemahan utama yang dapat dieksploitasi lawan.
“Mengganti seluruh armada dinas menjadi listrik di ambang perang adalah langkah yang terlalu berisiko. Alih-alih mendapatkan kemandirian energi, pemerintah daerah justru terjebak dalam ketergantungan teknologi yang rapuh. Dalam kondisi darurat, fleksibilitas dan kesederhanaan jauh lebih berharga daripada kecanggihan,” tegas Rasyid.
kader PMII Bali Nusra mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk meninjau ulang urgensi transisi ini dan lebih fokus pada penguatan ketahanan energi yang berbasis pada kearifan dan kemandirian lokal yang lebih tahan banting (resilien) terhadap guncangan geopolitik.
