MATARAM, 26 Januari 2026 – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi ini membawa tuntutan tegas agar aparat penegak hukum segera menuntaskan dugaan kasus korupsi terkait “Dana Siluman” di lingkup DPRD Provinsi NTB.
Dalam orasinya, koordinator lapangan menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada level teknis semata, melainkan harus menyasar hingga ke akar-akarnya, termasuk para penerima aliran dana dan aktor intelektual yang merancang skema anggaran ilegal tersebut.
Tuntutan Utama Koalisi Pemuda NTB :
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu:
Mendesak Kejati NTB untuk segera menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang terbukti menerima aliran dana yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam APBD.
Tangkap Aktor Intelektual:
Koalisi menilai bahwa praktik “Dana Siluman” ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya desain dan kesepakatan dari pemegang kebijakan tertinggi (aktor intelektual) di lembaga legislatif maupun eksekutif terkait.
Transparansi Penyidikan:
Meminta Kejati NTB untuk memberikan progres penyidikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
Audit Investigatif Menyeluruh: Mendorong adanya kerja sama yang lebih intensif dengan
“Kami mencium adanya upaya perlindungan terhadap figur-figur besar di balik kasus ini. Kejati NTB harus menunjukkan taringnya. Rakyat NTB menunggu keberanian Jaksa untuk menyeret siapa pun, tanpa melihat jabatan atau warna partai politiknya,” ujar [RASYID KORDUM AKAI]
Dalam aksi tersbut, perwakilan KEJATI NTB, HENDARSYAH, S.H., M.H. selaku penyidik pada bidang tindak pidana khusus, memberikan tanggapan ” Nanti kami akan limpahkan perkara itu ke persidangan, semua nya nanti ada dakwaan di situ, dan bagaimana nanti fakta persidangan itu, silahkan nanti bapak hadir dan lihat, kalau memang nanti ada orang-orang lain yang terungkap, baru kita lihat perkembangan nya, kalau sementara tersangkanya baru 3″
Aksi ini merupakan rentetan dari temuan mengenai pos anggaran “titipan” yang diduga masuk ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran tanpa melalui mekanisme pembahasan yang sah menurut aturan perundang-undangan. Koalisi Rakyat menilai, jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola keuangan daerah di NTB.
Penutup
Koalisi pemuda NTB menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan membawa massa yang lebih besar atau melaporkan lambatnya penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat.
