Mataram — Sejumlah massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menuntut agar PUPR NTB segera mem-blacklist PT AJP selaku pelaksana proyek peningkatan jalan Lanangguar–Lunyuk dengan nilai anggaran sekitar Rp19 miliar yang dinilai tidak rampung sesuai kontrak.
Dalam aksinya, massa menyuarakan kekecewaan terhadap pelaksanaan proyek yang dinilai mangkrak dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya warga di wilayah Lanangguar dan Lunyuk yang sangat bergantung pada akses jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi dan sosial.
Rasyid sebagai Koordinator aksi menyampaikan bahwa proyek jalan yang dibiayai dari anggaran negara itu seharusnya selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis. Namun, hingga batas waktu pelaksanaan berakhir, kondisi di lapangan dinilai belum menunjukkan hasil yang layak.
“Kami mendesak PUPR NTB untuk bertindak tegas dengan mem-blacklist PT AJP. Proyek senilai Rp19 miliar ini tidak rampung, karena PT. AJP ini sudah seringkali bermasalah termasuk proyek pembangunan Islamic Center dan RS Mandalika yang pelaksananya adalah kontraktor ini juga,” tegas Rasyid dalam aksi tersebut.
Sementara dari pihak PUPR NTB , PLT KASI perencanaan yang di utus lansung oleh PU meneumui masa aksi
” Bahwa tuntutan teman-teman dari koalisi pemuda NTB akan di sampaikan lansung ke pimpinan, karena apa yang teman-teman sampaikan dan tuntut, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab, saya baru PLT di sini, karena masih ada pimpinan di atas saya ” Ujar ADNAN ( KASI PLT PUPR).
Massa juga meminta PUPR NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan proyek, serta membuka informasi secara transparan terkait progres pekerjaan, serapan anggaran, dan sanksi yang diberikan kepada pihak kontraktor.
Selain tuntutan blacklist, demonstran juga mendesak aparat penegak hukum untuk turut mengawasi dan menelusuri dugaan kelalaian oleh POKJA, PPK dan PT. AJP agar tidak terjadi kerugian negara.
Aksi berjalan dengan pengawalan aparat keamanan dan berlangsung secara tertib.
Massa menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan berencana menggelar aksi lanjutan karena merasa tuntutan mereka tidak menerima jawaban dari yang bersangkutan.
