MATARAM –mahasiswa yang tergabung dalam koalisi pemuda NTB Masih konsisten menyuarakan penegak hukum di wilayah nusa Tenggara Barat di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat. Hari ini, koalisi pemuda NTB menggelar aksi demonstrasi “Jilid 4” guna menagih janji penuntasan kasus korupsi yang diduga mengendap di meja penyidik.
Dua isu krusial menjadi motor penggerak aksi kali ini, skandal Pokir (Pokok Pikiran) Siluman DPRD NTB dan dugaan penyalahgunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mencapai angka fantastis, yakni setengah triliun rupiah.
Koalisi pemuda NTB menuntut Kejati NTB Untuk Segera Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pokir siluman, Massa menilai penetapan tersangka yang ada saat ini belum menyentuh aktor intelektual. Kejati didesak untuk berani mengungkap aliran dana Pokir yang diduga dimanipulasi oleh oknum anggota DPRD NTB untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Massa menuntut Kejati NTB untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Gubernur NTB terkait dugaan penyalahgunaan anggaran BTT senilai Rp500 Miliar. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kondisi darurat diduga dikelola secara tidak transparan dan melanggar hukum.
Mendesak Kejati NTB untuk tidak “masuk angin” atau terintervensi oleh kekuatan politik mana pun dalam mengusut tuntas dua kasus besar ini.
“Kami tidak akan berhenti di Jilid 4. Jika Kejati NTB tetap bungkam dan lamban, kami akan membawa massa yang lebih besar. Kasus Pokir Siluman dan dana BTT setengah triliun ini adalah pengkhianatan nyata terhadap rakyat NTB,” ujar rasyid (KORDUM AKSI)
Dalam orasinya, para demonstran menekankan bahwa dana BTT sebesar setengah triliun rupiah merupakan angka yang sangat besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Adanya indikasi penyalahgunaan anggaran tersebut dianggap sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang terstruktur.
Di sisi lain, modus “Pokir Siluman” di DPRD NTB disebut-sebut sebagai pola lama yang terus berulang karena lemahnya penegakan hukum terhadap para pengambil kebijakan.
Sampai berita ini relase masa aksi tidak di temui oleh pihak Kejati NTB.
