MATARAM – Senin 19 Januari 2026- Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di wilayah Nusa Tenggara Barat, Koalisi Pemuda NTB menyatakan sikap tegas terhadap lambatnya penanganan kasus hukum yang mencederai keadilan publik.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Rasyid, menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian dan pengamatan mendalam terhadap perkembangan kasus pembebasan lahan Sirkuit MXGP Samota serta dugaan penyelewengan dana aspirasi/pokir, pihaknya menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk segera mengambil langkah konkret.
“Kami tidak akan membiarkan kasus yang merugikan keuangan negara ini menguap begitu saja. Kejati NTB harus berani dan transparan dalam menyeret semua pihak yang terlibat,” ujar Rasyid dalam keterangannya.
Aksi tersebut dilaksanakan setelah adanya aksi dari Laskar Sasak yang mendukung gubernur untuk dibebaskan dari dugaan keterlibatan dalam kasus BTT dan Dana Siluman. Koalisi Pemuda NTB menyampaikan empat tuntutan utama sebagai berikut:
1. Segera Menetapkan Tersangka Pihak Ketiga Mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk bersikap transparan dan segera menetapkan tersangka dari pihak ketiga yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembebasan lahan Sirkuit Samota yang telah merugikan keuangan negara.
2. Seret Oknum Eksekutif ke Ranah Hukum Menuntut penetapan tersangka terhadap oknum-oknum di jajaran Eksekutif Kabupaten Sumbawa yang memiliki kewenangan dalam kebijakan pembebasan lahan tersebut. Koalisi menilai adanya dugaan kuat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara berjamaah.
3. Tindak Tegas Oknum DPRD Sumbawa Mendesak penyidik untuk segera mengidentifikasi dan menetapkan tersangka dari unsur legislatif (DPRD) Kabupaten Sumbawa yang terindikasi menerima suap atau melakukan lobi-lobi ilegal terkait proyek lahan Sirkuit Samota. Rasyid menekankan bahwa keluarnya anggaran tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan dari Legislatif dalam rapat paripurna.
4. Usut Tuntas Dana Siluman DPRD Provinsi NTB & Aktor Intelektual Mendorong penerapan status tersangka kepada seluruh penerima “dana siluman” di lingkungan DPRD Provinsi NTB. Secara khusus, Koalisi Pemuda NTB meminta penegak hukum untuk membongkar peran aktor intelektual di balik skandal ini, yang diduga kuat melibatkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Koalisi Pemuda NTB berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya supremasi hukum di Bumi Gora.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Siapa pun yang memakan uang rakyat harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum,” tutup Rasyid.
